Kajian Ilmiah (untuk Inpres)
Pemberdayaan Angkutan Laut Nasional Indonesia

1. Pendahuluan
1. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 200 juta penduduk, 17.506 pulau, luas laut 7,9 juta km2, komposisi luas daratan : lautan adalah 20 : 80, dan panjang pantai 81.000 km merupakan benua maritim yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Di samping itu, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. Keunikan letak ini menempatkan Negara Indonesia mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap kemaritiman. Dalam hal ini, sektor angkutan laut merupakan elemen yang strategis bagi penjabaran kedaulatan negara.
2. Pelayaran Nasional yang seharusnya merupakan infrastruktur ekonomi, saat ini tidak terkelola dengan baik dan bahkan berada dalam tingkat yang dapat mengancam keberadaan sektor ini secara strategis.  Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya pangsa pasar yang dikuasai oleh sektor ini baik untuk pelayaran dalam negeri dan luar negeri dan tidak mampunyai pengusaha nasional dibidang pelayaran untuk membangun armada sendiri. Di samping itu, berbagai kebijakan justru makin memperlemah sektor ini.
3. Untuk dapat mengatasi hal tersebut di atas, perlu dilakukan penajaman terhadap visi, strategi dan rencana secara terpadu, dengan titik fokus industri pelayaran nasional. Industri Pelayaran / Angkutan Laut Nasional yang kuat haruslah memberikan peran dan kemandirian bagi bangsa Indonesia dalam mengelola secara maksimal industri tersebut, yang dalam hal ini meliputi industri jasa pelayaran, jasa kepelabuhanan, industri galangan kapal dan industri-industri pendukung.
4. Naskah ini dimaksudkan untuk memberi uraian dan masukan mengenai visi ke depan dan kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah, dalam rangka membangun Industri Pelayaran Nasional yang modern, tumbuh secara berkesinambungan, mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang menentukan dalam pembangunan, serta memberikan kesejahteraan secara adil bagi bangsa Indonesia.


2. Visi
1. Memberikan pelayanan angkutan laut nasional yang aman, andal, efektif, efisien dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan angkutan barang dan penumpang dengan senantiasa memperbaiki pelayanan dan biaya yang menunjang perekonomian nasional yang berkesinambungan, sehingga dapat menjadi tuan di negeri sendiri.
2. Angkutan laut nasional yang kuat dan merupakan salah satu bentuk penjabaran geostrategi dan geopolitik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   


3. Sasaran
1. Memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menumbuhkan perekonomian, mengembangkan sumber-daya manusia dan membangun iklim, institusi, sarana dan prasarana agar pertumbuhan berjalan berkesinambungan.
2. Sistim transportasi laut yang mendukung perekonomian baik untuk jalur angkutan laut internasional, interinsuler baik pelayaran terjadwal maupun tidak terjadwal, pelayaran modern maupun pelayaran rakyat, yang dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air secara efisien, efektif dan mewujudkan kedaulatan negara.
3. Angkutan laut nasional sebagai suatu industri jasa yang selain mampu bersaing dan tumbuh, juga mampu mendorong tumbuhnya industri terkait dan memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan ketahanan nasional.
4. Kemampuan angkutan laut nasional yang berkualitas tinggi dan senantiasa dapat memperbaiki keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan dan tepat-waktu dalam operasinya.
5. Tumbuhnya budaya bahari yang kompetitif untuk dapat membangun kompetensi sumber daya manusia dan memberdayakan sumber daya alam bahari bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.


4. Strategi Pencapaian Sasaran
1. Kebijakan dan perencanaan pembangunan yang terpadu, koordinasi dan sinkronisasi sub-sektor yang terkait, kebijakan pendanaan yang mendukung, sehingga terjadi sinergi dari berbagai aspek dalam transportasi laut. Dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, sehingga terjadi “continuous learning and improvement”, baik bagi penyelenggara pembangunan, pelayaran maupun masyarakat pengguna.
2. Pendekatan masalah angkutan laut nasional ini tidak hanya dari aspek transportasinya saja, namun juga sistem kepelabuhanan, industri galangan kapal nasional dan juga pendukung seperti aspek pembiayaan, perpajakan, kebijakan perdagangan serta sistem industri terkait.
3. Sistim angkutan laut nasional harus dibina sebagai cluster of businesses yang sehat, terintegrasi dan diharmonisasikan sehingga optimal secara individual maupun secara kolektif, dan membangun sinergi secara bersama.
4. Perubahan dilakukan secara bertahap, untuk tidak menimbulkan diskontinuitas dan friksi yang tidak perlu.
5. Memberikan prioritas kesempatan dan bagi warganegara Indonesia untuk membangun kemampuan dalam negeri.