FAKTA DAN PENJELASAN A. Peraturan, Kelembagaan dan Penyelenggaraan Saat Ini Pemerintahan Saat ini secara de jure, pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Reden Reglement 1925 dan pasal 40 UU no. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran kewenangannya berada pada Syahbandar. Namun secara de facto pemerintahan di pelabuhan dilakukan oleh Adpel/Kakanpel, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina kesehatan, Karantina Tumbuh-tumbuhan dan Karantina hewan dan karantina Ikan.
...

PEMBENAHAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN DAN
TELEKOMUNIKASI PELAYARAN Faktor-faktor yang berada di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar meliputi :Kenavigasian (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran/Stasiun Radio Pantai, dan Informasi Cuaca);Alur Pelayaran, Tatacara berlalulintas kapal;Pemanduan dan Penundaan Kapal; danSalvage dan Pekerjaan Bawah Air.Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana di bidang keselamatan pelayaran ya...

Latar Belakang Laut adalah wilayah yang sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan sistem pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Oleh karenanya segala sesuatu yang bersangkut paut dengan laut atau maritim perlu mendapat perhatian khusus dan sungguh-sungguh[1]. Termasuk didalamnya masalah kepelabuhanan. Pelabuhan merupakan infrastru...

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan  : sebuah rancangan aturan untuk bagian  sistem transportasi nasional, perizinan, kegiatan angkutan di perairan hingga masalah tarif angkutan di perariran.Untuk lebih lengkap dapat di Download disini ...

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhan: sebuah rancangan aturan mengenai Tatanan Pelabuhan Nasional, Institusi di pelabuhan, Pembangunan dan Pengoperasian, Penarifan,  hingga sistem informasi kepelabuhan. Untuk lebih lengkap dapat di Download disini...